Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik, Kementerian Agama RI dalam hal ini Biro HDI menyelenggarakan uji vervikasi dan validasi sempling di PTKIN dan Kanwil serta lembaga di bawah kementerian Agama di jakarta sejak selasa sd hari kamis. 22-25 Oktober 2024.

Verivikasi dan Validasi ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan karir fungsional Pranata Humas di berbagai satuan kerja (satker) PTKIN se-Indonesia.

Verval ini adalah tindak lanjut dari surat Sekjend pada bulan mei 2024 tentang Penyusunan Usul Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas pada kementerian Agama RI. Biro HDI mengakomodir semua usulan dari perbagai instansi dibawahnya dan mengusulkan ke Kemeninfo sebagai binaannya bagi jabatan fungsional pranata humas. Untuk itu biro HDI memfasilitasi saat uji kelayakan atas verivikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kemeninfo RI.

"Verifikasi dan validasi ini bukan hanya untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga untuk memberikan dukungan kepada para humas agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik.

Akhmad Fauzin, S.Ag., M.Si., Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, dalam sambutannya saat pembukaan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah kedua setelah usulan yang telah kami terima dari berbagai satker dibawah Kementerian Agama. Mengingat ini adalah baru pertama kali yang dilakukan oleh Kementerian Agama terutama pada jabatan pranata humas maka kita harus mau tidak mau harus siap menghadapi apa yang akan di ujikan oleh verivikator.

Sampaikan tugas-tugas pranata humas yang dilakukan setiap harinya baik yang Pranata Humas Ahli Madya, Pranata Humas Ahli Muda, Pranata Humas Ahli Pertama seperti halnya penilain terhadap kinerja humas, analisis strategi komunikasi, serta kegiatan yang menunjang sebagai pranata humas imbuhnya dalam menutup acara pembukaan.

Salah satu delegasi UIN Sunan Kalijaga Pranata Humas Ahli Madya RTM. Maharani didampingi Wahyu Santoso dari OKH menyampaikan pentingnya kegiatan ini sangatlah penting bagi jabatan fungsional pranata humas di lembaga terutama di perguruan tinggi, kita harus menyiapkan rumah besarnya terlebih dahulu yaitu dengan adanya formasi jabatan fungsional humas di perguruan tinggi maka kita tidak terjebak lagi tidak adanya formasi JFH bila ada penerimaan CPNS maupun P3K.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam usulannya pada bulan Mei telah melakukan analisa dengan beban kerja yang ada di Universitas maupun yang ada di Fakultas, Pascasarjana serta lembaga dan UPT dilingkungan UIN Sunan Kalijaga membutuhkan JFH Ahli Madya dua orang, Ahli Muda tiga orang, tiga belas orang untuk ahli Pertama dan satu Terampil. Nantinya diharapkan semua fakultas mempunya satu orang Pranata Humas Pertama hal ini akan memudahkan bagi fakultas untuk mengelola web serta media sosialnya dengan fokus tidak menjadi pekerjaan sampingan dan semoga kita dapat sesuai apa yang kita usulkan imbuhnya.

Dari hasil verifikasi validasi untuk sementara verifikator menyampaikan bahwa kebutuhan berdasarkan data pekerjaan dan volume yang telah disampaikan maka untuk jabatan pranata humas ahli pertama dibutuhkan 8 orang, dan tiga orang ahli muda dan dua orang ahli madya.

Diharapkan, setelah verval ini instansi punya harapan akan sdm pranata humas kedepannya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi serta pengelolaan terhadap isu -isu publik karena setiap pranata humas akan lebih efektif dalam menyampaikan informasi, membangun hubungan baik dengan publik, serta dapat menangani isu-isu yang muncul di masyarakat dan menjadikan pentingnya peran humas dalam membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat.